Yerusalem,
28 Rabiul Awal 1434/9 Februari 2013 (MINA) - Para penasehat keamanan nasional
Israel menyampaikan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa
kebijakan permukiman Tel Aviv adalah "masalah diplomatik" dalam
urusan dengan sekutu Barat.
"Tidak mungkin menjelaskan isu
pembangunan permukiman suatu tempat di dunia," kata Ya'akov Amidror selama
diskusi di biro perdana menteri, Ha'aretz melaporkan di situsnya pada hari
Kamis.
"Pembangunan di permukiman telah
menjadi masalah diplomatik dan menyebabkan Israel kehilangan dukungan bahkan di
antara teman-temannya di Barat," tambahnya.
Pernyataan datang sebelum kunjungan
mendatang Washington Amidror, yang akan membuka jalan bagi kunjungan mendatang
Presiden AS Barack Obama ke Israel.
Kabinet Israel mengumumkan pada bulan
November 2012 bahwa pihaknya berencana untuk membangun lebih dari 3.000 unit
perumahan baru ilegal di Tepi Barat dan Timur Al-Quds (Yerusalem), meskipun
keberatan dari masyarakat internasional.
Langkah itu sebagai tanggapan terhadap
tawaran kenegaraan sukses Palestina di Majelis Umum PBB, yang ditingkatkan
statusnya Palestina untuk non-anggota negara peninjau.
Pada bulan Januari 2013, PBB meminta
Israel untuk menghentikan semua kegiatan permukiman tanpa prasyarat sesuai
dengan pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat. Tel Aviv harus menarik pemukim Israel
dari tanah Palestina, badan dunia mendesak.
Mi’raj
News Agency (MINA)
0 komentar:
Posting Komentar